Pegawai BPK 2015. Badan Pemeriksa Keuangan direncanakan membuka penerimaan 600 pegawai baru untuk tenaga pemeriksa dan non pemeriksa tahun ini, demi memenuhi kebutuhan pegawai kantor perwakilan BPK di seluruh Indonesia. "Penerimaan pegawai ditentukan pemerintah, dan penerimaan pegawai tahun ini disetujui 600 orang," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di Batam Kepulauan Riau, Minggu.
Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai yang dilakukan, sebenarnya, BPK membutuhkan sekira 1.500 orang tambahan pegawai baru, namun pada tahun ini pemerintah baru menyetujui penerimaan 600 saja.
Berbeda dari sebelumnya, tahun ini BPK membuka kesempatan kepada calon pegawai dengan pendidikan diploma III, khusus untuk penempatan di daerah asal berdasarkan KTP, dan pendidikan strata I untuk ditempatkan di seluruh Indonesia.
Harry menyatakan strategi itu untuk mengisi kekurangan tenaga di daerah sekaligus memberikan kesempatan kepada putra daerah berkembang.
"Untuk DIII berdasarkan KTP, terbuka di beberapa tempat. Dan S1 untuk nasional," kata pria kelahiran Kota Tanjungpinang, Kepri itu.
Dari seluruh Indonesia, penambahan pegawai akan diprioritaskan di Indonesia bagian timur.
"Beberapa akan dikirim ke Kepri, supaya afirmatif," kata Harry.
Penambahan pegawai baru itu diharapkan dapat memperkuat kinerja BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan.
Karena menurut Harry, kurangnya tenaga pemeriksa mempengaruhi kinerja pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK.
Saat ini, BPK memiliki sekira 6.300 pegawai, yang 4.000 orang di antaranya adalah pemeriksa. Padahal, idealnya BPK memiliki 7.800 pegawai dengan komposisi 70 persen pemeriksa dan 30 persen non pemeriksa.
Di tempat yang sama, Pelaksana Harian Kepala BPK Kepri Muhaimin mengatakan akibat kekurangan tenaga pemeriksa BPK tidak bisa maksimal melakukan audit investigatif yang diminta institusi lain.
"Kalau institusi lain minta saat kami sibuk-sibuknya, kami tolak. Karena kekurangan tenaga pemeriksa," kata dia.
