Kementerian Agama telah diberikan alokasi sebanyak 110.553 formasi untuk calon aparatur sipil negara pada tahun 2024. Ini menjadi momen penting bagi Kementerian Agama untuk menghasilkan perubahan yang berdampak bagi masyarakat, sekaligus merekrut individu berbakat di bidang digital. Dalam konteks transformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong agar jumlah Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) ini tidak hanya mengisi kekosongan jabatan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Pada tanggal 29 Mei, Kementerian Agama secara resmi menyerahkan formasi CASN kepada semua satuan kerja, kantor wilayah, dan perguruan tinggi keagamaan negeri di seluruh Indonesia. Terdapat 20.772 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 89.781 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terlibat dalam proses ini. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat aparatur sipil negara, termasuk di bidang agama.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menjelaskan pentingnya peran berbagai formasi di lingkungan Kementerian Agama dalam mendukung program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu contoh nyata adalah partisipasi aktif dari penyuluh agama dan penghulu dalam menjalankan program prioritas pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, penghulu dapat memberikan penekanan pada pentingnya penanganan masalah stunting kepada calon pengantin, sementara penyuluh agama terus mendorong penerapan moderasi beragama di kalangan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani, memberikan pesan kepada seluruh satuan kerja untuk mengoptimalkan proses pengadaan CASN ini. Ali menekankan agar setiap formasi yang telah dialokasikan dapat terisi dengan baik. Ia juga memperingatkan agar menjauhi tindakan penipuan dan memanfaatkan segala saluran komunikasi yang tersedia untuk menyampaikan informasi secara transparan dan akuntabel. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses penerimaan aparatur sipil negara.
Ali juga menyoroti ciri khas ASN di Kementerian Agama, yang harus memenuhi kriteria sebagai individu yang moderat, toleran, anti-kekerasan, menghormati budaya, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap kebangsaan. Prinsip moderasi beragama yang dijunjung tinggi ini tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Dengan mengutamakan nilai-nilai ini, ASN diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam melayani masyarakat dengan baik dan berkeadilan.
Sebagai penutup, Ali mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mendukung proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara pada tahun 2024. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan proses ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan aparatur sipil negara yang berkualitas serta mampu menjawab tuntutan dan tantangan zaman. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat dan meningkatkan kualitas layanan publik di bidang agama, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata.
