Sebanyak 70 Honorer K2 Pilih Mundur, Diduga Memalsukan Data Saat Tes

Sebanyak 70 tenaga honorer kategori dua (K2) yang lulus tes CPNS di Kabupaten Bandung memilih mengundurkan diri. Puluhan tenaga honorer tersebut mundur karena diduga melakukan manipulasi data.Langkah mundur puluhan tenaga honorer yang lulus CPNS itu mendapat apresiasi dari Forum Tenaga Honorer Kategori 2 (FTHK2) Kabupaten Bandung.

Ketua FTHK2 Kabupaten Bandung, Toto Ruhiyat, mengatakan verifikasi dan validasi data CPNS telah selesai dilakukan pada 23 April lalu. Hasilnya telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk diverifikasi ulang.
Toto mengatakan ada 100 lebih tenaga honorer yang diduga memalsukan data untuk kelulusan CPNS-nya.

“Ada 70 orang di antaranya yang sadar dan mau mengundurkan diri. Mereka tahu salah karena belum bisa masuk dalam K2. Hanya saja saya juga belum tahu dari OPD mana saja yang mengundurkan diri,” ujar Toto.

Toto juga mengharapkan jika honorer yang belum memenuhi syarat K2 dan lulus CPNS bisa mengikuti langkah yang sama. Pasalnya jika tidak mengundurkan diri, kata Toto, mereka bisa berurusan dengan hukum.

“Mereka kan sudah melakukan tindakan pemalsuan dokumen. Jadi nanti bisa dilaporkan ke kepolisian atas perbuatannya. Daripada nanti terbukti salah lebih baik sadar untuk mundur,” katanya.

Pernyatan Toto terkait mundurnya 70 orang CPNS itu dibantah Kabid Mutasi BKPP, Eka Anugrah. Menurut Eka data hasil verifikasi dan validasi dari setiap OPD belum seluruhnya masuk. Eka mengatakan, sepengetahuannya baru dua CPNS yang sukarela mundur. “

“Data yang masuknya baru sedikit. Harusnya kemarin (Rabu) sudah masuk. Keterlambatan mungkin karena OPD berhati-hati dalam melakukan pendataan. Jika salah mengambil keputusan bisa berbahaya,” kata Eka.

Dari semua OPD di Kabupaten Bandung, lanjut Eka, yang telah menyerahkan hasil verifikasi dan validasi ini, baru dari beberapa OPD yang tidak terlalu banyak pegawainya seperti dari kecamatan. Sedangkan dari OPD yang memiliki banyak pegawai seperti Disdikbud dan Diskoperindag belum menyerahkan hasil pendataan.(wij)