Harus Ada Kejelasan Status dan Pengakuan bagi Honorer
Nasib ratusan ribu tenaga honorer yang selama ini terkatung-katung membuat Partai Amanat Nasional (PAN) menjadikannya sebagai salah satu program partai. Karenanya, PAN berupaya agar honorer yang belum mendapatkan kepastian dapat segera memperoleh pengakuan oleh negara dan terpenuhi hak-haknya secara layak sebagai abdi negara.
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN, Teguh Juwarno menyatakan, selama ini banyak tenaga honorer yang hidup memprihatinkan. Misalnya di berbagai daerah banyak tenaga honorer yang mendapat gaji hanya Rp 200 ribu per bulan. “Untuk hidup mereka saja sangat tidak memadai,” katanya di Jakarta, Jumat (4/4).
Teguh menambahkan, hal yang perlu dilakukan terhadap para honorer adalah memberikan kejelasan status dan pengakuan. Hal itu penting sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan para tenaga honorer. “Bagi yang belum terangkat harus diberikan peningkatan kesejahteraan dalam honor dan tunjangan,” tegasnya.
Teguh menambahkan, PAN sudah beberapa kali memberikan advokasi kepada para tenaga honorer. Misalnya, PAN beberapa kali memfasilitasi tenaga honorer mengadu ke DPR. Ditegaskannya, PAN akan terus memberikan advokasi dan pendampingan lainnya bagi para honorer.
Kebetulan, kata Teguh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar juga kader PAN. “Sekarang sebagian tenaga honorer telah terangkat. Terutama yang berstatus K2,” katanya.
Hanya saja Teguh juga mengakui bahwa tidak mudah untuk mengatasi persoalan honorer. “Memang ada persoalan besar di database. Setiap kali ada pendataan, jumlah langsung melonjak,” ucapnya.
Sedangkan kader PAN yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Hakam Naja mengatakan, MenPAN-RB berdasarkan kesepakatan dengan DPR sudah berjanji memprioritaskan honorer K2 yang tidak lolos CPNS untuk mengikuti tes sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). ”Ini salah satu solusi yang memberikan afirmasi pada tenaga honorer,” kata Hakam.
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN, Teguh Juwarno menyatakan, selama ini banyak tenaga honorer yang hidup memprihatinkan. Misalnya di berbagai daerah banyak tenaga honorer yang mendapat gaji hanya Rp 200 ribu per bulan. “Untuk hidup mereka saja sangat tidak memadai,” katanya di Jakarta, Jumat (4/4).
Teguh menambahkan, hal yang perlu dilakukan terhadap para honorer adalah memberikan kejelasan status dan pengakuan. Hal itu penting sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan para tenaga honorer. “Bagi yang belum terangkat harus diberikan peningkatan kesejahteraan dalam honor dan tunjangan,” tegasnya.
Teguh menambahkan, PAN sudah beberapa kali memberikan advokasi kepada para tenaga honorer. Misalnya, PAN beberapa kali memfasilitasi tenaga honorer mengadu ke DPR. Ditegaskannya, PAN akan terus memberikan advokasi dan pendampingan lainnya bagi para honorer.
Kebetulan, kata Teguh, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar juga kader PAN. “Sekarang sebagian tenaga honorer telah terangkat. Terutama yang berstatus K2,” katanya.
Hanya saja Teguh juga mengakui bahwa tidak mudah untuk mengatasi persoalan honorer. “Memang ada persoalan besar di database. Setiap kali ada pendataan, jumlah langsung melonjak,” ucapnya.
Sedangkan kader PAN yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Hakam Naja mengatakan, MenPAN-RB berdasarkan kesepakatan dengan DPR sudah berjanji memprioritaskan honorer K2 yang tidak lolos CPNS untuk mengikuti tes sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). ”Ini salah satu solusi yang memberikan afirmasi pada tenaga honorer,” kata Hakam.
Posting Komentar untuk "Harus Ada Kejelasan Status dan Pengakuan bagi Honorer"