Pengumuman Resmi
Seleksi Penerimaan CPNS Periode 2 Tahun 2017
61 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi

*Sumber resmi: sscn bkn, kemenpanrb, dan kementerian terkait 
Instansi Tautan Lampiran Ralat
01 Arsip Nasional Republik Indonesia Download Revisi Lampiran Ralat
02 Badan Ekonomi Kreatif Download Revisi Lampiran  
03 Badan Informasi Geospasial Download Lampiran  
04 Badan Intelijen Negara Download Lampiran  
05 Badan Keamanan Laut RI Download Lampiran  
06 Badan Kepegawaian Negara Download Lampiran  
07 Badan Kependudukan dan KB Nasional Download Lampiran  
08 Badan Koordinasi Penanaman Modal Download Revisi Lampiran Ralat
09 Badan Meteorologi,Klimatologi & Geofisika Download Lampiran  
10 Badan Narkotika Nasional Download Lampiran  
11 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Download Lampiran  
12 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Download Lampiran  
13 Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI Download Lampiran  
14 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Download Lampiran  
15 Badan Pengawas Obat dan Makanan Download Lampiran  
16 Badan Pengawas Tenaga Nuklir Download Lampiran  
17 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Download Revisi Lampiran Ralat
18 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Download Lampiran  
19 Badan Tenaga Nuklir Nasional Download Revisi Lampiran Ralat
20 Kejaksaan Agung Download Lampiran  
21 Kementerian Agama Download Revisi Lampiran  
22 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Download Lampiran  
23 Kementerian Badan Usaha Milik Negara Download Lampiran  
24 Kementerian Desa, Pem Daerah Tertinggal dan Trans Download Lampiran  
25 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Download Lampiran  
26 Kementerian Kelautan dan Perikanan Download Lampiran  
27 Kementerian Kesehatan Download Lampiran  
28 Kementerian Ketenagakerjaan Download Lampiran  
29 Kementerian Keuangan Download Lampiran  
30 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Download Revisi Lampiran Ralat2  Ralat3
31 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Download Revisi Lampiran Ralat
32 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam Download Lampiran  
33 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Download Revisi Lampiran  
34 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Download Lampiran  
35 Kementerian Luar Negeri Download Lampiran  
36 Kementerian Pariwisata Download Lampiran  
37 Kementerian Pekerjaan Umum dan Per. Rakyat Download Lampiran  
38 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Per. Anak Download Lampiran  
39 Kementerian Pemuda dan Olahraga Download Lampiran  
40 Kementerian PANRB Download Lampiran  
41 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Download Lampiran  
42 Kementerian Perdagangan Download Lampiran  
43 Kementerian Perencanaan Pem. Nasional/Bappenas Download Lampiran  
44 Kementerian Perhubungan Download Lampiran  
45 Kementerian Perindustrian Download Lampiran  
46 Lembaga Sandi Negara Download Lampiran  
47 Kementerian Pertanian Download Revisi Lampiran Ralat
48 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Download Lampiran  
49 Kementerian Sekretariat Negara dan Kabinet Download Revisi Lampiran Ralat
50 Kementerian Sosial Download Revisi Lampiran  
51 Kepolisian Negara Download Lampiran  
52 Lembaga Administrasi Negara Download Lampiran  
53 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Download Lampiran  
54 Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Download Revisi Lampiran  
55 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Download Lampiran  
56 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Download Lampiran  
57 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Download Lampiran  
58 Sekretariat Jenderal DPR Download Lampiran  
59 Sekretariat Mahkamah Konstitusi Download Revisi Lampiran  
60 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Download Revisi Lampiran Ralat
61 Kementerian Pertahanan Download Lampiran  
Hasil Seleksi Administrasi
CPNS KEMENKUMHAM DAN MAHKAMAH AGUNG
Periode 1 Tahun 2017
Instansi
Administrasi
Lokasi Tes
1
CPNS Kemenkumham (SMA/D3)
Download Download
2
CPNS Kemenkumham (S1-Dokter)
Download Download
3
Calon Hakim (Cakim) Mahkamah Agung
Info terbaru Info terbaru

PENTING!!!
Persiapkan diri Anda dalam mengikuti seleksi cpns 2017
Dapatkan materi resmi SKD dan SKB CPNS 2017 serta ikuti latihan tryout cat cpns 2017
Pendaftaran member cpnsonline silahkan klik ini PENDAFTARAN CPNSONLINE

 

SIlahkan Download link di bawah ini
Buku Resmi Petunjuk Pendaftaran SSCN BKN CPNS 2017

Persoalan Rekrutmen Calon Hakim di Mahkamah Agung

CPNS.INFO - . Redaksi cpns.info kali ini akan mengabarkan informasi dgn judul Persoalan Rekrutmen Calon Hakim di Mahkamah Agung. Semoga bermanfaat bagi masyarakat umum yang berminat untuk mengikuti ini. Perlu Pengunjung ketahui bahwa semua postingan yang berada di blog CPNS.INFO ini didapatkan dari berbagai sumber resmi seperti Kemenpan-RB, BKN, Panselnas CPNS, dan sumber terpercaya lainnya berkaitan informasi dan Seleksi . Bagi pengunjung blog CPNS.INFO ternyata judul postingan Persoalan Rekrutmen Calon Hakim di Mahkamah Agung belum memenuhi keinginan, silahkan mengetikkan di kotak pencarian di atas judul postingan ini.

Persoalan Rekrutmen Calon Hakim di Mahkamah Agung
Cpns Mahkamah agung. Hingga kini, sejumlah lembaga terkait masih melakukan pertemuan untuk menggodok proses penerimaan calon hakim ini. Mahkamah Agung (MA) mengeluhkan sikap pemerintah yang belum memprioritaskan pelaksanaan seleksi calon hakim karena selama enam tahun terakhir belum ada penerimaan calon hakim. Padahal, kebutuhan hakim sudah sangat mendesak seiring berjalannya sistem mutasi dan promosi hakim. Kondisi ini disebabkan peralihan status hakim sebagai CPNS menjadi pejabat negara yang berimbas pada perubahan sistem kepegawaian termasuk penggajian hakim.
mahkamah agung
“Terhambatnya rekrutmen calon hakim ini tidak hanya menyangkut sistem rekrutmennya, tetapi status calon hakim sebagai pejabat negara termasuk sistem penggajiannya belum jelas,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur saat dihubungi hukumonline, Senin (11/7).  
Menurutnya, terhambatnya rekrutmen calon hakim lantaran belum adanya regulasi khusus mengatur proses rekrutmen calon hakim sebagai pejabat negara. Soalnya, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengenal nomenklatur calon pejabat negara terutama bagi jabatan hakim. Beleid ini hanya mengatur ASN bisa menjadi pejabat negara.

Tak hanya itu, tiga paket undang-undang di bidang peradilan itu tak dikenal istilah cakim. Beleid itu hanya menyebutkan proses pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY setelah memenuhi syarat-syarat menjadi hakim. Namun, putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 menghapus keterlibatan Komisi Yudisial (KY) dalam seleksi calon hakim bersama MA. MK menyatakan seleksi calon hakim sepenuhnya menjadi wewenang MA.
Makanya, MA tidak keberatan jika untuk sementara proses pengangkatan hakim menggunakan sistem penerimaan CPNS yang selama ini dilakukan. Selama mengikuti pendidikan calon hakim (CPNS) selama 2,5 tahun tetap mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai sistem CPNS.
“Setelah lulus atau tidak lulus pendidikan, nanti ditentukan status hakim sebagai pejabat negara atau tetap berstatus sebagai PNS/ASN. Ke depan sambil berjalan, semua regulasi yang menyangkut rekrutmen hakim sebagai pejabat negara berikut jenjang kariernya tentu bisa disusun dan disempurnakan,” kata Ridwan menjelaskan.

Ditegaskan Ridwan, kebutuhan hakim saat ini sudah sangat urgent dan mendesak. Karena itu, seleksi pengangkatan hakim menggunakan sistem CPNS bisa jadi solusi untuk menutupi kekurangan hakim secara bertahap di tiga lingkungan peradilan. Baginya, kekurangan SDM hakim selama ini merugikan pencari keadilan, pelayanan publik menjadi terhambat, dan mempengaruhi sistem promosi-mutasi hakim di tingkat pertama.
“Sistem promosi dan mutasi terus bergerak, seseorang tidak boleh terlalu lama ditempatkan di pengadilan tertentu. Apabila pangkat/golongannya sudah tinggi, tidak mungkin dia terus-menerus ditugaskan pengadilan kelas II atau pimpinan pengadilan kelas II. Jadi, harus ada hakim yang baru,” katanya.

Dia mengungkapkan kebutuhan hakim tahun ini sekitar 1250 orang yang sudah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). Berdasarkan analisis kebutuhan, dibutuhkan sekitar 12.845 hakim. Sementara hakim yang ada saat ini berkisar 7.600-an hakim, sehingga kekurangan 5000-an hakim.

“Belum lagi, ada sekitar 28 pengadilan baru karena pemekaran wilayah kabupaten. Tentu ini kan dibutuhkan tenaga hakim baru,” lanjutnya.   
Untuk itu, MA masih menunggu keputusan pemerintah terkait kapan penerimaan calon hakim bisa dilaksanakan tahun ini. Sebab, rencana penerimaan bulan Juli 2016 ini sepertinya urung dilaksanakan. Padahal, MA sudah menganggarkan biaya pelaksanaan rekrutmen calon hakim untuk tahun ini. “Jangan sampai anggaran ini ‘hangus’, artinya dikembalikan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya.”

Hingga kini, sejumlah lembaga terkait masih melakukan pertemuan untuk menggodok proses pelaksanaan penerimaan calon hakim ini. “Badan Urusan Administrasi MA masih terus melakukan pertemuan dengan Kemenpan dan RB, Sekneg, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ini masih proses, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada titik temu dan tidak terlalu lama sudah bisa dilaksanakan,” harapnya.
Sebelumnya, Februari 2015 lalu, Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi pernah mengusulkan agar proses rekrutmen cakim bisa menggunakan jalur seleksi CPNS untuk menutupi kekurangan hakim di berbagai pengadilan tingkat pertama.  Sebab, jika menunggu terbitnya Perpres tentang Pembiayaan Pendidikan Cakim yang lulus seleksi pengangkatan cakim semakin lama.
Pemerintah sendiri menilai hakim menjadi pejabat negara ketika dipastikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan hakim selama dua tahun, sehingga akan tunduk pada PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Bagi pemerintah rekrutmen CPNS dibuka terlebih dulu untuk formasi hakim yang jumlahnya sudah ditentukan MA dan KY. Selama CPNS menjadi urusan pemerintah. Nantinya, kalau sudah lulus CPNS dan pendidikan hakim menjadi urusan MA dan KY.
SP: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5783831d0db7f/persoalan-ini-jadi-penghambat-rekrutmen-calon-hakim

PENTING!!!
Persiapkan diri Anda dalam mengikuti seleksi cpns 2017
Dapatkan materi resmi SKD dan SKB CPNS 2017 serta ikuti latihan tryout cat cpns 2017
Pendaftaran member cpnsonline silahkan klik ini PENDAFTARAN CPNSONLINE


Terimakasih, Anda telah membaca informasi terkait tentang Persoalan Rekrutmen Calon Hakim di Mahkamah Agung. Web CPNS.INFO merupakan kumpulan berita-berita terkait informasi cpns yang telah diberitakan dari berbagai media baik cetak maupun online, silahkan merujuk pada situs sumber berita tersebut.

Berlangganan Info CPNS 2017
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

0 Response to " Persoalan Rekrutmen Calon Hakim di Mahkamah Agung "

Posting Komentar