Pengumuman Resmi
Seleksi Penerimaan CPNS Periode 2 Tahun 2017
61 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi

*Sumber resmi: sscn bkn, kemenpanrb, dan kementerian terkait 
Instansi Tautan Lampiran Ralat
01 Arsip Nasional Republik Indonesia Download Revisi Lampiran Ralat
02 Badan Ekonomi Kreatif Download Revisi Lampiran  
03 Badan Informasi Geospasial Download Lampiran  
04 Badan Intelijen Negara Download Lampiran  
05 Badan Keamanan Laut RI Download Lampiran  
06 Badan Kepegawaian Negara Download Lampiran  
07 Badan Kependudukan dan KB Nasional Download Lampiran  
08 Badan Koordinasi Penanaman Modal Download Revisi Lampiran Ralat
09 Badan Meteorologi,Klimatologi & Geofisika Download Lampiran  
10 Badan Narkotika Nasional Download Lampiran  
11 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Download Lampiran  
12 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Download Lampiran  
13 Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI Download Lampiran  
14 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Download Lampiran  
15 Badan Pengawas Obat dan Makanan Download Lampiran  
16 Badan Pengawas Tenaga Nuklir Download Lampiran  
17 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Download Revisi Lampiran Ralat
18 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Download Lampiran  
19 Badan Tenaga Nuklir Nasional Download Revisi Lampiran Ralat
20 Kejaksaan Agung Download Lampiran  
21 Kementerian Agama Download Revisi Lampiran  
22 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Download Lampiran  
23 Kementerian Badan Usaha Milik Negara Download Lampiran  
24 Kementerian Desa, Pem Daerah Tertinggal dan Trans Download Lampiran  
25 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Download Lampiran  
26 Kementerian Kelautan dan Perikanan Download Lampiran  
27 Kementerian Kesehatan Download Lampiran  
28 Kementerian Ketenagakerjaan Download Lampiran  
29 Kementerian Keuangan Download Lampiran  
30 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Download Revisi Lampiran Ralat2  Ralat3
31 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Download Revisi Lampiran Ralat
32 Kementerian Koordinator Bidang Polhukam Download Lampiran  
33 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Download Revisi Lampiran  
34 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Download Lampiran  
35 Kementerian Luar Negeri Download Lampiran  
36 Kementerian Pariwisata Download Lampiran  
37 Kementerian Pekerjaan Umum dan Per. Rakyat Download Lampiran  
38 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Per. Anak Download Lampiran  
39 Kementerian Pemuda dan Olahraga Download Lampiran  
40 Kementerian PANRB Download Lampiran  
41 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Download Lampiran  
42 Kementerian Perdagangan Download Lampiran  
43 Kementerian Perencanaan Pem. Nasional/Bappenas Download Lampiran  
44 Kementerian Perhubungan Download Lampiran  
45 Kementerian Perindustrian Download Lampiran  
46 Lembaga Sandi Negara Download Lampiran  
47 Kementerian Pertanian Download Revisi Lampiran Ralat
48 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Download Lampiran  
49 Kementerian Sekretariat Negara dan Kabinet Download Revisi Lampiran Ralat
50 Kementerian Sosial Download Revisi Lampiran  
51 Kepolisian Negara Download Lampiran  
52 Lembaga Administrasi Negara Download Lampiran  
53 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Download Lampiran  
54 Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Download Revisi Lampiran  
55 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Download Lampiran  
56 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Download Lampiran  
57 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Download Lampiran  
58 Sekretariat Jenderal DPR Download Lampiran  
59 Sekretariat Mahkamah Konstitusi Download Revisi Lampiran  
60 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Download Revisi Lampiran Ralat
61 Kementerian Pertahanan Download Lampiran  
Hasil Seleksi Administrasi
CPNS KEMENKUMHAM DAN MAHKAMAH AGUNG
Periode 1 Tahun 2017
Instansi
Administrasi
Lokasi Tes
1
CPNS Kemenkumham (SMA/D3)
Download Download
2
CPNS Kemenkumham (S1-Dokter)
Download Download
3
Calon Hakim (Cakim) Mahkamah Agung
Info terbaru Info terbaru

PENTING!!!
Persiapkan diri Anda dalam mengikuti seleksi cpns 2017
Dapatkan materi resmi SKD dan SKB CPNS 2017 serta ikuti latihan tryout cat cpns 2017
Pendaftaran member cpnsonline silahkan klik ini PENDAFTARAN CPNSONLINE

 

SIlahkan Download link di bawah ini
Buku Resmi Petunjuk Pendaftaran SSCN BKN CPNS 2017

Jatah Pemda 40 Ribu CPNS, 25 Ribu PPPK

CPNS.INFO - . Redaksi cpns.info kali ini akan mengabarkan informasi dgn judul Jatah Pemda 40 Ribu CPNS, 25 Ribu PPPK. Semoga bermanfaat bagi masyarakat umum yang berminat untuk mengikuti ini. Perlu Pengunjung ketahui bahwa semua postingan yang berada di blog CPNS.INFO ini didapatkan dari berbagai sumber resmi seperti Kemenpan-RB, BKN, Panselnas CPNS, dan sumber terpercaya lainnya berkaitan informasi dan Seleksi . Bagi pengunjung blog CPNS.INFO ternyata judul postingan Jatah Pemda 40 Ribu CPNS, 25 Ribu PPPK belum memenuhi keinginan, silahkan mengetikkan di kotak pencarian di atas judul postingan ini.

Jatah Pemda 40 Ribu CPNS, 25 Ribu PPPK

Kementerian Pen­dayaginaan Aparatur Ne­ga­ra dan Reformasi Birokrasi (Ke­men PAN-RB) merencanakan tahun ini menerima pegawai a­paratur sipil negara (ASN) se­banyak 100 ribu orang. ASN ini terdiri dari CPNS dan pega­wai pemerintah dengan perjanjian ker­ja (PPPK). Rinciannya, 65 ribu formasi untuk pemda dan 35 ribu untuk pusat. “Tahun ini akan kita rekrut 100 ribu pega­wai ASN, yaitu PPPK dan PNS,” kata Deputi SDM Aparatur Ke­men PAN-RB Setiawan Wang­saatmaja di Jakarta, Jumat (7/3).

Dirinci lagi, 35 ribu kuota un­tuk pusat itu, CPNS diren­ca­na­kan 20 ribu orang dan PPPK 15 ribu orang. Sedangkan for­ma­si daerah, 40 ribu orang CPNS dan 25 ribu merupakan PPPK.

Untuk penentuan formasi, ter­dapat berbagai per­tim­ba­ngan yang harus diper­hati­kan.

Yaitu analisa jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK), rasio belanja pegawai dan jumlah pegawai saat ini. “Pe­nentuan formasi juga harus mem­perhitungkan rasio ASN ter­hadap jumlah penduduk, luas wilayah, batas usia pen­siun, serta rasio jabatan fung­sio­­nal tertentu (JFT),” terang­nya.

Setiawan mengungkapkan, ke­bijakan umum formasi pega­wai ASN tahun 2014 ini dengan per­t­umbuhan zero growth seca­ra nasional. Artinya, alokasi for­masi nasional sama dengan jum­lah PNS yang pensiun.

Soal prioritas pengangkatan CPNS, menurut Setiawan, re­krut­men akan difokuskan pada ja­batan fungsional tertentu (JFT). Kebijakan tersebut dike­luarkan karena pada seleksi CPNS dari jalur umum tahun 2013, terdapat sejumlah jabatan yang tidak terisi terutama JFT. “Jabatan fungsional akan kita prioritaskan tahun ini karena tahun lalu banyak formasi yang kosong,” kata Setiawan.

Adapun JFT yang akan di­prioritaskan antara lain dok­ter umum/spesialis, dosen, auditor, teknisi komunikasi dan na­vigasi penerbangan, ins­pektur navigasi penerbangan, pamong bu­daya, perancang perundang-un­­d­angan, pengendali eko­si­s­tem hutan, guru SMA dan SMK, pe­nyuluh, apoteker, serta pe­ren­cana pembangunan.

“Karena pengalaman sebe­lum­nya, formasi tersebut ko­song, kami harapkan daerah bisa memberikan kesempatan ke­­p­ada putra di luar daerah un­tuk melamar dan mengisi for­masi tersebut,” tandasnya. Usu­lan formasi CPNS, tam­bahnya, rencananya akan diserahkan ke pusat. Penetapan formasi akan dikeluarkan pada Mei atau Juni 2014 dan pelaksanaan tes Juli mendatang.

Kekurangan Guru

Setiawan juga menye­but­kan bahwa hampir seluruh ka­bu­paten/kota di Indonesia me­nga­lami problem keku­rangan guru SD dan SMP dari PNS, atau yang sekarang disebut pegawai ASN. Namun kondisi bertolak-belakang terjadi untuk guru SMA. Data Kemen PAN-RB le­bih dari 50 persen kabupaten/kota kelebihan guru SMA. Kele­bi­han guru juga terjadi untuk gu­ru TK. “Ada 418 kabupaten/kota yang kekurangan guru SD. Ha­nya 59 kabupaten/kota yang ke­le­bihan guru SD,” ujar Setia­wan.

Dia mengungkapkan, kabu­pa­ten/kota yang keku­rangan guru SMP jum­lahnya mencapai 353. Na­mun ada 119 kabup­a­ten/kota yang kelebihan guru SMP. Untuk SMA, ada 177 kabu­pa­ten/kota kekurangan guru, te­tapi 316 kabupaten/kota kele­bi­han. “Membeludaknya jum­lah guru TK dari pegawai ASN, yak­ni 389 ka­bupaten/kota. Se­men­­tara yang kekurangan ha­nya ada 10 ka­bupaten/kota,” ucap­nya.

Pasrahkan ke Pemda

Terkait verifikasi data honorer kategori dua (K-2) yang dinyatakan lulus tes, Kemen PAN-RB menyerahkannya ke pem­da. Berdasar hasil verifikasi itu, kepala daerah menetapkan na­­ma-nama yang diusulkan un­­tuk mendapatkan Nomor In­duk Pegawai (NIP). “Bukan pu­sat yang melakukan verifikasi da­­tanya, pemda yang bertang­gung jawab. Jadi hasil kelulusan yang ditetapkan Panselnas ha­rus diverifikasi lagi,” tegas Setia­wan Wangsaatmaja, Jumat (7/3).

Kalau pusat yang harus me­la­kukan verifikasi lagi, kata­nya, maka membutuhkan wak­tu dan anggaran banyak. Sebab, pe­ngalaman pada honorer ka­te­­gori satu (K-1), prosesnya sa­ngat panjang. “Tiap-tiap pem­da berkewajiban memverifikasi ho­norer K-2 masing-masing. Se­lain karena mereka yang le­bih tahu keberadaan ho­norer­nya, akan ada efisiensi waktu dan angga­ran juga,” kata Setia­wan.

Kabag Humas Badan Kepe­ga­­waian Negara (BKN) Tumpak Hu­­tabarat menegaskan, pihak­nya tidak mengatur teknis pe­lak­sa­naan verifikasi honorer K2. BKN hanya memproses us­ulan na­­ma-nama honorer K2 ke BKN.

“Tugas BKN hanya pada penetapan NIP K-2, masalah verifikasi kami tidak akan cam­pur tangan. Sesuai Surat Ke­pala BKN Nomor: K.26-30/V.23-4/99, dalam usulan ke BKN ha­rus di­lengkapi Surat Per­nya­taan Tang­gung Jawab Mu­tlak (SPTM) yang ditandatangani PPK maupun honorer,” beber­nya.

Di sisi lain, Forum Honorer In­donesia (FHI) mendesak Ke­men PAN-RB menunda renca­na pelaksanaan rekrut­men CPNS 2014 jalur umum, yang akan digelar Juni atau Juli men­datang. Alasannya, kebutuhan CPNS masih bisa ditutup de­ngan me­ngangkat honorer K-2, yang jum­lahnya hingga saat ini masih men­capai ratusan ribu orang.

Sekjen FHI Eko Imam Sur­yanto mengatakan, tidak adil jika dilakukan seleksi CPNS ja­lur umum, sementara masih cu­­kup banyak honorer yang su­dah mengabdi puluhan ta­hun, be­lum juga diangkat menjadi CPNS.

”FHI meminta sebelum ma­sa­lah honorer K-2 tuntas maka pmerintah harus menu­tup jalur umum sampai selesai­nya tenaga honorer K-2 habis (diangkat semuanya menjadi CPNS, red),” ujar Eko. Dikata­kan, kebijakan ini harus diambil un­tuk memberikan peng­har­gaan dan apresiasi kepada te­na­ga honorer yang selama ini su­dah mengabdi. 

PENTING!!!
Persiapkan diri Anda dalam mengikuti seleksi cpns 2017
Dapatkan materi resmi SKD dan SKB CPNS 2017 serta ikuti latihan tryout cat cpns 2017
Pendaftaran member cpnsonline silahkan klik ini PENDAFTARAN CPNSONLINE


Terimakasih, Anda telah membaca informasi terkait tentang Jatah Pemda 40 Ribu CPNS, 25 Ribu PPPK. Web CPNS.INFO merupakan kumpulan berita-berita terkait informasi cpns yang telah diberitakan dari berbagai media baik cetak maupun online, silahkan merujuk pada situs sumber berita tersebut.

Berlangganan Info CPNS 2017
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

0 Response to " Jatah Pemda 40 Ribu CPNS, 25 Ribu PPPK "

Posting Komentar