Daftar Instansi yang Belum Umumkan Hasil Tes CPNS Honorer K2

Sejak 10 Februari 2013, Panitia Seleksi Nasional terus mengumumkan kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer kategori dua (K2). Hingga Sabtu (1/3/2014), hasil tes di 500 instansi pemerintah pusat dan daerah telah dirilis pemerintah.

Instansi tersebut terdiri dari 29 Kementerian/Lembaga, 32 provinsi dan 439 pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun jumlah honorer K2 yang lulus jadi CPNS sebanyak 164.482 orang.

Jika dikalkulasikan, masih ada 8 kementerian/lembaga dan 2 provinsi beserta kabupaten/kota yang belum dirilis hasil kelulusannya. Dua provinsi tersebut yaitu Papua dan Papua Barat.

Sementara di tingkat pusat, terdapat delapan Kementerian/Lembaga yang hasil tesnya belum dirilis Panselnas yaitu:

1. Kementerian Pertahanan
2. Kementerian Pendidikan Nasional
3. Kementerian Kesehatan
4. Kementerian Agama
5. Kementerian Pekerjaan Umum
6. Sekretariat Jenderal (Setjen) Mahkamah Agung
7. Badan Pertanahan Nasional
8. Kepolisian Negara

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman menjelaskan, saat ini Panselnas masih terus memproses hasil tes dari instansi-instansi tersebut.

Menurut dia, pemerintah perlu melakukan affirmasi yang teliti agar hasil kelulusan yang diumumkan tidak merugikan para peserta tes. Affirmasi ini meliputi masa kerja, usia, jabatan serta wilayah kerja.

“Apalagi untuk Kementerian dan Kemdikbud itu kan yang akan diumumkan banyak sekali jumlahnya sehingga masih dicek lagi oleh Panselnas. Mudah-mudahan minggu depan sudah diumumkan semua,” jelas Herman.

Herman juga mengimbau agar masyarakat melakukan konfirmasi kepada pihak berwenang apabila ada kesimpangsiuran informasi. Selanjutnya kepada para peserta seleksi CPNS dari honorer K2 yang dinyatakan lulus, supaya fokus untuk mengikuti proses verifikasi yang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Jangan terpancing oleh simpang siur informasi. Jika ada yang kurang jelas bisa dikonfirmasi ke pihak berwenang di daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah atau ke KemenPAN-RB,” pesannya.